Buruh/USEP USMAN NASRULLOH/PR
SEJUMLAH buruh perempuan membeli makan siang di Jln. Raya Laswi, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Rabu, 1 November 2017. Upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.544.360,67 atau naik sebesar 8,25 persen dari Rp 1.420.624,29.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mencatat sebanyak 3.645 perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Data ribuan perusahaan yang tidak taat aturan itu dimiliki Tim Pengawasan Terpadu Kementrian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Kemenaker, Sugeng Priyanto, menjelaskan, dalam UU No.24/2011, dinyatakan bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

“Jadi kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi hak normatif pegawainya, maka mereka melanggar undang-undang,” ujar Sugeng Priyanto, seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Jumat 12 Oktober 2018.

Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan besar yang tidak patuh terhadap aturan, perusahaan yang sama sekali tidak mendaftarkan pegawainya, perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pegawainya, perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan yang seharusnya atau hanya melaporkan gaji pokok.

Sementara, kata dia, yang seharusnya dilaporkan adalah upah yang dibawa pulang (take home pay), dan ada juga perusahaan yang mampu tetapi tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya (empat program).

Sesuai dengan amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm) yang merupakan hak seluruh pekerja di Indonesia.

Berhak

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, menyatakan dari 122,3 juta pekerja di Indonesia, terdapat 89,42 juta yang berhak atas perlindungan jamian sosial ketenagakerjaan, tetapi hanya 49,5 juta yang terdaftar sebagai peserta, dan hanya 29,5 juta yang jadi peserta aktif.

“Ini juga merupakan salah satu ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku, yaitu menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ilyas.

Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial, Bernawan Sinaga, menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang “membandel”, akan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Adapun sanksi yang diberikan itu berdasarkan PP No.86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, juncto Permenaker Nomor 4 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif.

Implementasi dari peraturan tersebut, Kemnaker RI telah menerbitkan tujuh rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada unit pelayanan publik tertentu. Selain menemukan data perusahaan bandel, tambah Bernawan, tim juga telah berhasil memulihkan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 56.119 pekerja. (Fani Ferdiansyah)***


Selengkapnya