Runtuh/ANTARA FOTO
WARGA menunjukkan bangunan yang rusak akibat gempa di Jawa Timur, Kamis 11 Oktober 2018. Gempa berkekuatan 6,3 SR yang mengguncang Jawa Timur dan Bali tersebut menyebabkan sejumlah warga di Sumenep meninggal dunia akibat tertimpa bangunan yang roboh.*

SURABAYA, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin seluruh kebutuhan para korban gempa di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, jika pemerintah daerah setempat tidak sanggup.

“Satu, rumah rusak akan menjadi tanggung jawab provinsi. Yang kedua, mereka yang sakit, silakan tanggung jawab kabupaten. Bila Pemkab tidak sanggup, Pemprov Jatim siap memberikan jaminan,” kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Mapolda Jatim, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis 11 Oktober 2018.

Selain pengobatan bagi korban luka dan biaya perbaikan infrastruktur khususnya rumah tinggal, Pemprov Jatim juga siap memberikan santunan kepada korban meninggal dunia.

“Tapi lebih daripada itu, kehadiran beliau-beliau (Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim, red) memberikan rasa tenang masyarakat, bahwa pemerintah hadir di tempat itu dan menyelesaikan permasalahan di sana,” ujarnya.

Soekarwo menambahkan, semua tim saat ini sudah bergerak, serta segala keperluan logistik untuk keperluan perbaikan rumah juga sudah dikirim. Terkait perbaikan rumah, prosesnya akan dibantu langsung oleh prajurit TNI AD dari Pangdam V/Brawijaya.

Sementara itu Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, menyatakan anggotanya telah berada di Pulau Sapudi untuk melakukan pendataan, baik korban maupun infrastruktur yang mengalami kerusakan.

“Kodimnya kan ada di Sumenep, di Pulau Sapudi ada Koramil di sana, ada Babinsa di sana. Dari Sumenep telah diberangkatkan 20 orang ke sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, bertolak dari Mapolda Jatim ke Sumenep sekitar 09.30 WIB dengan menggunakan helikopter.

Langkah Preventif

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan langka preventif bencana gempa bumi di “Kota Pahlawan” itu menyusul gempa dengan kekuatan 6.3 Skala Richter yang mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali pada Kamis dini hari.

“Kami telah melakukan mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana gempa bumi dengan melakukan sosialisasi di sekolah dan kelurahan,” kata Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Linmas Pemkot Surabaya, Eddy Christianto.

Mitigasi bencana sesuai pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sudah melakukan mitigasi bencana kepada 300-an sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta dan 700-an sekolah dasar (SD) negeri dan swasta di Kota Surabaya.

Untuk mitigasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kota Surabaya, sudah dilaksanakan mulai 9-20 Oktober 2018. “Sedangkan untuk mitigasi bencana kepada warga masyarakat dilaksanakan secara berkala,” ujarnya.

Adapun untuk penanganan bencana, tambah Eddy Christianto, telah dibentuk sekolah tangguh bencana. Di setiap kelurahan tangguh bencana dan kantor instansi pemerintahan, setidaknya terdapat seorang kapten bencana yang tugasnya mengarahkan apa yang harus dilakukan apabila ada bencana. “Setiap kantor atau gedung, perumahan harus ada titik kumpul,” katanya.

Dilalui Patahan Aktif

Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Junaedi, sebelumnya mengatakan pihaknya mengimbau Pemkot Surabaya segera mempersiapkan beberapa langkah preventif untuk menimalisir korban apabila terjadi gempa bumi yang lebih besar.

Berdasarkan informasi dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, gempa yang berpusat di 61 km Timur Laut Situbondo itu getarannya turut terasa hingga di Kota Surabaya.

Terlebih lagi, kata dia, berdasarkan penelitian Pakar Kebumian dan Bencana Instirut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amien Widodo, menyebut Kota Surabaya dilalui dua patahan aktif yang berpotensi gempa hingga 6 Skala Richter (SR).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar alat deteksi dini terhadap gempa segera dipersiapkan oleh Pemkot Surabaya. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah membentuk kelompok masyarakat untuk penanganan bencana gempa. (Fani Ferdiansyah)***


Selengkapnya