Protes sistem PPDB 2018/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
SEJUMLAH orangtua siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan se-Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Radjiman, Kota Bandung, Kamis 5 Juli 2018. Aksi tersebut sebagai bentuk protes orang tua siswa akan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang dinilai terindikasi adanya kecurangan.*

BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Kota Bandung menerima 700 laporan aduan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, hingga Kamis 12 Juli 2018.

“Informasi dan aduan itu mulai dari (masalah) zonasi hingga nilai akademis,” ujar Sekretaris Disdik Bandung Mia Rusmiasari di Bandung, Kamis 12 Juli 2018.

Ia menyatakan, semua aduan yang masuk ke Disdik Kota Bandung akan ditindaklanjuti dan dikaji sesuai aturan PPDB yang berlaku. Semua informasi dan aduan akan diselesaikan serta menjadi bahan evaluasi agar PPDB tahun depan berjalan lebih baik.

Di antara laporan pengaduan yang masuk, banyak orangtua siswa yang anaknya gagal bersekolah di  sekolah negeri meminta keringanan biaya ketika harus bersekolah di sekolah swasta.

“Kami akomodasi semua sesuai aturan yang jelas. Maka kami akan kerja sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta agar ada kebijakan mengenai pembiayaan,” katanya.

Disdik Kota Bandung juga akan memberikan bantuan bagi warga tidak mampu yang akan bersekolah di sekolah swasta berupa hibah operasional, personal, dan investasi. Salah satu bantuannya yakni penggunaan Kartu Bandung Juara. Demikian dilaporkan Antara.

Kartu yang diterbitkan tahun lalu itu dapat digunakan untuk membeli semua perlengkapan sekolah yang dibutuhkan siswa, seperti seragam, sepatu, maupun buku.

Sampai saat ini, penerapan Kartu Bandung Juara masih berjalan. “Tahun ini terdapat hibah Rp 190 miliar,” ujarnya.

Pungli

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra meminta pemerintah menindak tegas praktek pungutan liar selama proses PPDB di sekolah.

“Kami di DPR mendapat laporan banyak sekali terkait praktek pungli yang terjadi di sekolah selama proses PPDB tahun ini, bahkan pungli seolah menjadi budaya di dalam setiap penerimaan siswa baru,” ucapnya.

 Menurut Sutan Adil Hendra, praktik jual beli kursi sebenarnya telah coba dikurangi pemerintah dengan jalan menerapkan sistem zonasi pada PPDB karena zonasi akan membuat strata favorit antarsekolah berkurang, yang logikanya mengurangi kesempatan terjadinya pungli.

Akan tetapi kenyataan di lapangan justru malah membuat oknum di sekolah tambah berani memasang tarif memperjualbelikan kursi.

“Saya pikir kuncinya tetap di pengawasan. Maka, pemerintah harus memperkuat di bagian ini. Meski sistem online lebih menjamin PPDB untuk transparan, akuntabel dan partisipatif, tetap saja ada oknum yang melakukan pungli, padahal ini pidana, yang bisa dibawa  ke ranah hukum,” ujarnya seperti dilaporkan Prfmnews.***


Selengkapnya